Politik

Pilkada Oleh DPRD Hanya Kepentingan Kekuasaan

ACEHTERKINI.COM | Koalisi Pemantau Pemilu (KP2) menolak rencana pemilihan kepala daerah dilakukan di DPRD. Mereka menilai ini merupakan langkah mundur demokrasi.

Alasannya, pemilihan di DPRD tak sesuai dengan semangat reformasi. Malah pilkada langsung merupakan koreksi terhadap pemilihan di DPRD yang selama ini dipraktikkan di masa Orde Baru.

“Pemilihan kepala daerah oleh DPRD tak sinkron dengan disain sistem otonomi daerah yang sekarang sedang kita laksanakan,” ujar salah seorang pengusung KP2, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Minggu (14/9/2014).

Jeirry menilai jika tak lagi dipilih secara langsung, maka kepala daerah tak lagi akan bertanggungjawab kepada rakyat secara langsung, tapi kepada segelintir elit politik di DPRD yang belum tentu dapat merupakan wakil rakyat yang sesungguhnya.

Sebab selama ini lebih banyak anggota DPRD berperilaku sebagai ‘wakil rakyat’ yang formal karena ‘terpaksa’, harus dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, tapi bukan wakil rakyat yang sesungguhnya.

“Dalam konteks itu, alasan-alasan yang sering dikemukakan terlihat hanya untuk melegitimasi hasrat politik berkuasa dan mengingkari aspirasi rakyat,” katanya.

KP2 menolak pilkada lewat DPRD, karena pemilihan secara langsung sudah mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang memiliki komitmen sungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Pilkda tak langsung sarat dengan kepentingan kekuasaan atau jabatan. Sangat jelas terlihat elite partai ingin menguasai jabatan kepala daerah tanpa melalui mekanisme langsung oleh rakyat,” katanya.

“Karena itu KP2 menolak RUU Pilkada yang mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Karena sebuah kemunduran yang nyata dan menyalahi desain otonomi daerah. Selain itu Pilkada melalui DPRD hanya akan melanggengkan kekuasaan lokal, sebab hanya diisi elite-elite parpol yang tercerabut dari rakyatnya,” kata Jeirry.
[red/jpnn]

To Top