Hukum

Pemerintah Aceh: Boleh Ada KEL Dalam Tata Ruang, Tapi …

ACEHTERKINI.COM | Protes sejumlah aktifis lingkungan di Aceh terkait tidak ditemukannya nomenklatur Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) yang sudah disetujui oleh DPR RI itu mendapat respon positif dari Pemerintah Aceh.

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah melalui Kepala Bappeda Aceh, Abubakar Karim mengakui tidak adanya nomenklatur KEL di RTRWA. Namun menurut Abubakar Karim, KEL tetap ada.

Ia menjelaskan persoalan KEL dibahas cukup panjang. Hilangnya nama KEL dalam RTRWA Aceh itu ketika pembahasan intensif dengan DPR.

Perdebatan dari lahirnya Keppres 33 Tahun 1998 sangat alot. “Tidak jelas, karena KEL mencakup semua kawasan baik itu konservasi, APL, lindung dan produksi,” kata Abubakar Karim dihadapan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah saat menerima kunjungan sejumlah LSM Lingkungan, di Pendapa Gubernur, Senin (16/9/2014).

“Kita ingin kawasan APL dan kebun masyarakat atau kawasan produksi dikeluarkan dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), kalau itu bisa disepakati maka boleh dimasukkan kedalam tata ruang wilayah Aceh,” katanya.

Kemudian dalam perjalanannya KEL berubah menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN). Menurut Abubakar Karim, KSN ini sangat miris. Konon KSN menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. “Pemerintah Aceh tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.

Abubakar Karim mengatakan kalau persoalan KEL sudah disepakati, artinya kita keluarkan APL, kebun masyarakat dan kawasan produksi baru kemudian nomenklatur KEL kita masukkan dalam RTRWA.

“Saya sepakat ada KEL tapi harus di clear-kan dulu,” ujarnya.

“Qanun Tata Ruang Aceh tidak bisa dibatalkan, tapi kalau ada perubahan nanti bisa di revisi secara parsial sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” demikian Kepala Bappeda Aceh, Abubakar Karim.

Pada kesempatan itu, Anggota LSM HAKA, Badrul Irfan meminta agar Pemerintah Aceh memasukkan nomenklatur KEL dalam RTRWA. Hal yang senada juga disampaikan Juru Bicara KPHA, Effendi Isma yang berharap agar Qanun Tata Ruang Aceh itu dibatalkan.

Pasca pengesahan Qanun Tata Ruang Aceh oleh DPRA pada akhir Desember 2013 lalu menuai protes dari sejumlah LSM Lingkungan di Aceh. Ratusan aktifis lingkungan mengepung kantor DPRA pasca pengesahan Qanun RTRWA itu.

Menurut para aktifis lingkungan itu, tidak adanya nomenklatur KEL dalam tata ruang Aceh akan memudahkan pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan hutan Aceh. [red]

To Top