Sosial

LSM : Tata Ruang Aceh Masih Amburadul

DPR RI Hanya Pentingkan Kepentingan Para Elit

ACEHTERKINI.COM | Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) sangat menyayangkan sikap DPR RI yang telah menyetujui perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan Aceh, Senin (8/9/2014).

“Apabila DPR RI tidak melakukan cross cek di lapangan maka tata ruang Aceh akan semakin amburadul,” ujar Juru Bicara KPHA, Effendi Isma S.Hut dalam keterangan tertulisnya yang diterima acehterkini, Rabu (10/9/2014).

Ia menjelaskan berdasarkan hasil analisa yang dilakukan tim GIS KPHA maka DPR RI sebelum memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan perubahan fungsi hutan Aceh harus melakukan cek dan ricek di lapangan dan melakukan pertemuan dengan stakeholder di daerah (kabupaten) dan di provinsi Aceh.

Apabila DPR RI juga tidak melakukan cros cek di lapangan maka tata ruang Aceh akan semakin amburadul, ketika eksekutif dan legislative sudah tidak memperhatikan aspirasi rakyat maka akan menghasilkan pembangunan yang timpang yang hanya memperhatikan “keinginan” para elit dan tidak memperhatikan “kebutuhan” rakyat.

“KPHA meminta DPRI RI melakukan review atas dokumen usulan perubahan (SK Menhut No. 941 tahun 2013) dan melakukan cross cek di lapangan karena beberapa polygon kawasan masih memiliki beberapa catatan kritis yang berhubungan dengan kasus pelanggaran hukum/tindak pidana ruang,” ujar Effendi Isma.

Sebelumnya dalam siaran resmi Pemerintah Aceh disebutkan bahwa usulan Pemerintah Aceh terkait tata ruang baru mendapat respon positif dari DPR RI di Jakarta.

“Alhamdulillah, terimakasih atas atensinya. Kami sangat gembira adanya persetujuan DPR RI, usulan perubahan kawasan hutan Aceh yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 37.640 hektar, dalam  Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA), memperoleh persetujuan Komisi IV DPR RI,” kata Gubernur Zaini Abdullah usai pertemuan dengar pendapat dengan  Komisi IV di Gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Sebagaimana diketahui, luas kawasan hutan Aceh daratan sebelum usulan perubahan adalah  3,405 juta hektar atau 60.01 persen dan setelah usulan perubahan, luasnya menjadi 3,352 juta hektar atau 59,06 persen, berkurang 0,95 persen.

Gubernur mengatakan, prinsipnya Menteri Kehutanan juga sudah memberikan ‘lampu hijau’ tentang perubahan kawasan hutan  meliputi perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 80.256 hektar, perubahan fungsi kawasan hutan 130,542 hektar, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 26.461 hektar.

Perubahan peruntukan kawasan hutan yang disetujui Menteri tersebut adalah seluas 80.256 hektar, terdiri dari yang tidak termasuk berdampak penting dan cakupan luas dan bernilai strategis adalah 42.616 hektar.

Sementara yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis seluas 37.640 hektar harus mendapat persetujuan DPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, turut mendampingi Zaini Abdullah antara lain, Bupati Aceh Tengah Ir Nasharuddin, Bupati Bener Meriah Ir Ruslan Abdul Ghani, Bupati Pidie Sarjani Abdullah, Bupati Aceh Selatan H. T. Sama Indra, SH, Walikota Sabang Zulkifli Adam, Wakil Walikota Langsa Marzuki Hamid, Kepala Bappeda Aceh Prof Abubakar A Karim dan Kepala Dinas Kehutanan Aceh Husaini Syamaun.

Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua Komisi IV yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo.

Mewakili komisi IV ia menegaskan, anggota perlemen dari komisi IV menyetujui hal tersebut, yang kemudian nantinya akan diputuskan dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. [red/ril]

To Top