Hukum

Kemenangan PT. SPS-2 Tidak Lemahkan Pidana

KLH akan Gugat Baru

ACEHTERKINI.COM | Perkara perdata antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan  PT. SPS-2 akhirnya diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (25/9/2014).

Putusan tersebut dibacakan oleh Nani Indrawati SH.

Menurut Penasehat Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Bobby Rahman gugatan KLH tidak dikabulkan karena gugatannya tidak dapat diterima.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hukum Perdata di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Umar Suyudi.

Saat dihubungi acehterkini, Umar mengatakan kemenangan PT. SPS-2 itu tidak melemahkan perkara pidana yang kini sedang dalam proses di Pengadilan Negeri Meulaboh.

“Ya putusan yang menangkan PT. SPS itu tidak berhubungan dengan Pidana karena putusan hanya menyebutkan gugatannya tidak lengkap, bukan putusan terhadap pokok perkaranya,” kata Umar menyakinkan.

“Kita akan membahas putusan tersebut, Senin (29/9/2014). Kemungkinan KLH tidak melakukan banding tapi akan mengajukan gugatan baru, dari awal lagi,” kata Umar Suyudi.

“Ini bukan pokok perkara, dan tidak melemahkan pidana, karena ini masalah draft gugatan yang tidak lengkap,” kata Umar lagi.

Sementara itu Penasehat Hukum PT. SPS, Rivai Kusumanegara dalam pesan singkatnya diterima acehterkini tadi menyebutkan kebenaran sudah terbuka dan sinar keadilan mulai menyinari.

Dikatakan oleh Rivai putusan tersebut telah sesuai dengan fakta persidangan.

Menurutnya KLH tidak bisa memastikan berapa jumlah luas lahan yang terbakar dan secara tiba-tiba KLH mengklaim jumlah luas kerusakannya.

Sementara itu salah seorang anggota Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) Teuku Muhammad Zulfikar menyayangkan putusan tersebut.

Menurut TM. Zulfikar, mantan Direktur WALHI Aceh ini seharusnya Hakim Majelis melakukan pembuktian lapangan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Hakim Majelis di PN Meulaboh saat menangani perkara perdata PT. Kallista Alam.

“Lokasinya harus ditinjau, pembuktian ke lapangan harus dilakukan, tidak ada alasan memang Lokusnya harus ditinjau,” tutup TM. Zulfikar singkat.

Untuk diketahui perkara perdata di PN Jakarta Selatan ini nomor 700/Pdt.G/2013/PN JKT SEL dimulai sidang pertama pada tanggal 23 Desember 2013. KLH menggugat PT.SPS-2 perusahaan sawit di “Rawa Tripa” dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh karena diduga merusak lingkungan akibat kebakaran lahan gambut yang terjadi pada tahun 2012. [red]

To Top