Nasional

Jokowi Harus Ganti Undang-Undang Parpol

ACEHTERKINI.COM | Berkaitan dengan politik di lembaga legislatif yang akan diperjuangkan Fraksi PDI Perjuangan, Jokowi diminta untuk membahas beberapa undang-undang yang dianggap penting.

Undang-Undang yang dimaksud oleh PDIP tersebut adalah melakukan penggantian dan atau perubahan Undang-Undang tentang Partai Politik.

Perubahan yang harus dilakukan menurut rekomendasi PDIP dalam Rakernas IV di Semarang, Sabtu (20/9/2014) adalah partai politik harus menjadi instrumen pencetak kader-kader pemimpin mulai di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Partai politik harus didesain berjalan seiring dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, sistem keuangan partai politik yang akuntabel, pengaturan kewajiban adanya audit keuangan setiap tahun atas laporan keuangan partai politik.

Kemudian Jokowi – JK diminta menyusun Undang-Undang Pemilihan Umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati atau wali kota, anggota DPR dan anggota DPRD yang dilakukan secara bersamaan dengan tingkat akuntabilitas dan legitimasi yang tinggi.

Mempercepat penyelesaian pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-Undang tentang Kebijakan Energi Nasional juga menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh Jokowi-JK.

PDIP akan memperjuangkan untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Revisi Undang-Undang tentang Pekerja Indonesia Di Luar Negeri.

“Revisi Undang-Undang tersebut diperlukan untuk memastikan tanggung jawab pemerintah di dalam melindungi Pekerja Indonesia di Luar Negeri, dan perlindungan serta penjaminan Hak Asasi Manusia (HAM)” ujar Puan Maharani.

Mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan dan sosialisasi Peraturan Perundang Undangan sebagai amanat dari Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seperti Jaminan Pensiun. [red]

To Top