Hukum

Ini Qanun-Qanun Aceh Disahkan DPRA 2009-2014

ACEHTERKINI.COM | Masa tugas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2009-2014 berakhir. Empat hari (red-26 September 2014) sebelum menuntaskan tugas 69 orang anggota DPRA ini, 7(tujuh) Raqan Aceh disahkan menjadi Qanun Aceh.

Penelusuran media ini dari berbagai situs termasuki Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Aceh (JDIH), sedikitnya ada 45 Rancangan Qanun Aceh disahkan menjadi Qanun Aceh dari 59 target yang harus diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2009-2014 selain Qanun yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh.

Hasil penelusaran di situs JDIH Aceh ditemukan ada 33 Perda Aceh yang sudah disebutkan nomor qanun. Berikut hasil penelusuran media ini dari berbagai sumber di dalam mesin pencarian google sejak tahun 2010.

Tahun 2010:

  1. Qanun Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penetapan Besarnya Biaya Sewa Rumah Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
  2. Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan,
  3. Qanun Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, Qanun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Qanun Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan.
  4. Qanun Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh.

Tahun 2011:

  1. Qanun nomor 1 Tahun 2011 tentang APBA 2011.
  2. Qanun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Qanun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak.
  3. Qanun Nomor 4 tahun 2011 tentang Irigasi
  4. Qanun Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
  5. Qanun Aceh nomor 6 tahun 2011 tentang Pembentukan Perseroan terbatas Investasi Aceh.

Tahun 2012:

  1. Qanun Nomor 1 Tahun 2012 tentang pertanggungjawaban APBA tahun 2010
  2. Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh
  3. Qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang bagi hasil pajak kepada kabupaten kota di Aceh.
  4. Qanun Nomor 5 tahun 2012 tentang Pemilukada Aceh.
  5. Qanun Nomor 6 tahun 2012 tentang Perkebunan,
  6. Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan SDM
  7. Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.
  8. Qanun Nomor 12 Tahun 2012 tentang PPNS,
  9. Qanun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota.
  10. Qanun Nomor 14 tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 4 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah DPRA.
  11. Qanun Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Daerah Aceh.

Tahun 2013:

  1. Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh nomor 2 Tahun 2008 tentang cara pengalokasikan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana Otonomi Khusus.
  2. Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
  3. Qanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh nomor 5 Tahun 2009 tentang penanaman modal.
  4. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
  5. Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.
  6. Qanun Nomor 9 tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.
  7. Qanun Nomor 10 tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja keurukon Katibul Wali.
  8. Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.
  9. Qanun Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJM Aceh 2012 – 2017.
  10. Qanun Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh.
  11. Qanun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  12. Qanun Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA).
  13. Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR).
  14. Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033.
  15. Qanun Aceh tentang Retribusi Jasa Usaha,
  16. Qanun Aceh Retribusi Jasa Umum
  17. Qanun Aceh tentang Retribusi Perizinan Tertentu
  18. Qanun Aceh tentang Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA

Tahun 2014:

  1. Qanun Aceh tentang hukum Jinayat,
  2. Qanun Aceh tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah,
  3. Qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh.
  4. Qanun Aceh tentang Perubahan Qanun Aceh nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
  5. Qanun Aceh tentang pokok Syariat Islam tahun 2014.
  6. Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  7. Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan.

To Top