Lingkungan

Di Abdya, Hanya 4 Perusahaan Tambang Aktif

ACEHTERKINI.COM | Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berjanji akan mencabut seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) usaha tambang yang selama ini tidak aktif.

”Kami akan cabut izin perusahan itu, untuk apa ada izin tapi tidak aktif dan merugikan pemerintah, dalam tahun ini kami akan segera melakukan evaluasi terlebih dahulu,” kata Kabid Pertambangan Bumi Dinas Pertambangan Abdya, Ubairizal dalam Focus Group Discussion Multistakeholders Forum (FGD) Sektor Tambang yang dilaksanakan oleh Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Kamis, (18/9/2014) di Aceh Barat Daya.

Dari delapan perusahaan yang memegang IUP di Abdya, Ubairizal menjelaskan selama ini hanya empat perusahaan yang aktif atau melakukan kegiatan, selebihnya hanya memegang IUP tanpa melakukan kegiatan pertambangan.

”IUP itu memang harus dicabut kalau tidak melakukan kegiatan, ini permasalahan dan harus segera diselesaikan, pokoknya dalam tahun ini, seluruh perusahaan yang sudah tidak aktif akan dicabut,” jelasnya.

Keempat perusahaan yang aktif tersebut, tambah Ubairizal, sudah memegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP). Keempat perusahaan tersebut adalah PT. Bumi Babahrot, PT. Juya Aceh Mining, PT. Waja Niaga dan PT.Lauser Karya Tambang.

“Terkait izin setelah tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Abdya sudah tidak mengeluarkan izin pertambangan lagi,” tegasnya.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani mengatakan ada dua perusahaan tambang yang masuk dalam hutan lindung.

”Surat yang kami dapatkan memang ada 2 perusahaan yang masuk dalam hutan lindung, Pemerintah harus segera mengevaluasi perusahaan yang sudah masuk dalam hutan lindung itu,” jelas Askhalani.

Kedua perusahaan tersebut, jelas Askhalani adalah PT. Bintang Agung Mining dan PT.Medang Perdana. Kedua perusahaan tersebut masuk ke hutan lindung. [zul/ril]

To Top