Sosial

Akankah Suara Orang Lapar Didengar ?

Mengentaskan Kemiskinan Melalui MDGs

 Oleh Genevieve L. Mathieu

ACEHTERKINI.COM | Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) akan berakhir pada 2015 dan diganti dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan maksud memperkuat keterlibatan masyarakat internasional dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan.

Selama penyusunan SDGs, pentingnya ketahanan pangan dan gizi jadi isu krusial. “Di dunia yang menyediakan cukup pangan bagi semua orang, tidak ada alasan bagi siapapun menderita kelaparan,” ujar David Taylor, penasihat kebijakan keadilan ekonomi untuk Oxfam Internasional.

Namun, Program Pangan Dunia (WFP) menaksir masih ada 842 juta penduduk yang menderita kekurangan gizi, setara satu dari delapan orang di seluruh dunia.

Sementara target awal MDG “mengurangi separuh persentase penduduk yang menderita kelaparan pada 2015 tampaknya dapat tercapai, kelaparan kronis masih terjadi di banyak wilayah, terutama di sub-Sahara Afrika, yang menandakan ketimpangan masih berlangsung,” ujar Taylor.

Karena alasan ini, dia percaya “tantangan utama dalam masalah pangan dan pertanian masih tetap,” dan, konsekuensinya, “agenda pasca-2015 harus memetakan jalan baru menuju target nol kelaparan (zero hunger).”

Pembahasan seputar SDGs sebagai sebuah kerangka kerja pengganti MDGs dimulai Juni 2012 saat Konferensi Rio+20. Selanjutnya, pada Januari 2013, “Kelompok Kerja Terbuka (OWG) dibentuk untuk merumuskan proposal mengenai SDGs,” ujar Dorian Kalamvrezos Navarro, koordinator SDGs pasca-2015 dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

Pada 2 Juni, OWG yang terdiri dari negara-negara anggota dari lima benua, melansir Zero Draft tentang SDGs dengan 17 tujuan yang diusulkan untuk dicapai pada 2030. Kelompok ini juga disokong Tim Teknikal Sistem PBB, yang terdiri 40 perangkat PBB.

Banyak target dari Zero Draft OWG yang dapat diterima Oxfam, ujar Taylor, “termasuk target mengakhiri, bukan hanya mengurangi, kelaparan serta penekanan pada dukungan terhadap produsen skala kecil, kaum perempuan, dan kelompok marjinal.”

“Bila kita punya satu kerangka kerja efektif, kita perlu mengidentifikasi indikator yang bisa diterapkan. Ini sangat menantang,” kata Jomo Kwame Sundaram, asisten dirjen Pembangunan Ekonomi dan Sosial yang memimpin FAO untuk pasca-2015.

Sebelumnya muncul kritik seperti dari Olivier de Schutter, Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan, yang berpendapat 18 target MDGs diputuskan berdasarkan ketersediaan data yang paling mudah dikumpulkan serta mengabaikan akar penyebab kemiskinan dan kelaparan.

Sundaran menunjukkan, dalam penyusunan SDGs, komunitas internasional perlu mengidentifikasi tujuan yang sesuai dan target yang mudah diukur, berdasarkan data yang tersedia dan penting.

“Sebuah langkah awal ke depan adalah memasukkan tujuan mengurangi ketimpangan dan perubahan iklim –dan tentu saja ketahanan pangan,” catat Taylor.

Ini sangatlah penting, ujarnya, mengingat “dua ketidakadilan utama terus merongrong upaya jutaan orang melepaskan diri dari kemiskinan dan kelaparan: ketimpangan dan perubahan iklim.”

Tetapi “selagi negara-negara anggota membahas draf berikutnya dan memperbaiki jumlah tujuan dan target, tujuan mengenai ketimpangan dan iklim berisiko dipotong,” ujarnya.

Sementara MDGs telah berhasil memobilisasi momentum publik dan politik dalam mendukung efek pembangunan, tujuan dari agenda pasca-2015 justru memperkuatnya, terang Navarro.

Tantangan itu penting karena tingkat Bantuan Pembangunan Luar Negeri (ODA) menurun. Menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), tingkat bantuan turun 4 persen secara riil pada 2012, setelah penurunan 2 persen pada 2011.

Selain itu, investasi pertanian di negara-negara berkembang menurun drastis selama dekade terakhir, kendati itu menunjukkan adanya korelasi positif dengan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, menurut FAO.

Tanggungjawab bersama SDGs diniatkan bisa membantu momentum itu terus berjalan. “MDGs pada dasarnya ditargetkan hanya pada negara berkembang dan negara miskin, sedangkan SDGs akan diterapkan universal, ditempatkan dalam agenda global,” ujar Navarro.

Di tengah kritik bahwa proses desain MDGs tidaklah cukup merangkul semua, sebuah “partisipasi yang lebih terlibat oleh, dan kemitraan yang efektif dengan, seluruh pemangku kepentingan yang relevan telah ditekankan sebagai elemen kunci kerangka kerja pasca-2015,” kata Navarro.

Contohnya, demi upaya menjembatani kesenjangan di antara seluruh pemangku kepentingan serta mendukung hubungan timbal-balik dan dialog global, “Kelompok Pembangunan PBB (UNDG) menyelenggarakan serangkaian konsultasi pemangku kepentingan di tingkat nasional dan regional serta satu set 11 konsultasi tematik tingkat global,” ujar Navarro.

Itu adalah kunci, ujar Manish Bapna, direktur pelaksana World Resources Institute (WRI). Menimbang perubahan iklim, cepat meningkatnya tingkat urbanisasi, dan perubahan demografi, agenda pasca-2015 “harus dikerjakan bersama dan universal, tidak meninggalkan satu di belakang yang lain –yang memunculkan aksi dari negara berkembang dan negara maju, Utara dan Selatan,” kata Bapna.

Karenanya, “ketahanan pangan adalah satu contoh sempurna dari sebuah bidang yang bisa relevan secara universal dan sebuah ‘tiga keberhasilan’ (triple win) [untuk agenda pasca-2015] dengan mengintegrasikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi,” katanya.

Navarro menjelaskan, “kemitraan global yang baru harus menekankan kerjasama segitiga atau Selatan-Selatan dan berfokus pada pertukaran praktik-praktik yang baik, kelembagaan, dan dalam hal lainnya”, guna mencapai ketahanan pangan di seluruh dunia.

Contoh kemitraan semacam itu adalah koalisi Beyond 2015 di mana Oxfam Internasional menjadi anggotanya. Beyond 2015 adalah sebuah kampanye global, terutama terdiri dari organisasi masyarakat sipil dari Utara dan Selatan, yang menyokong kerangka kerja pasca-2015 yang kuat dan punya legitimasi serta berbasis nila-nilai bersama seperti lingkungan berkelanjutan, hak asasi manusia, keadilan dan tanggungjawab global.

Sekjen PBB diharapkan melaporkan agenda pasca-2015 pada pengujung 2014, dengan mempertimbangkan berbagai masukan yang diterima selama proses tersebut. Negosiasi antar pemerintah tentang agenda pembangunan pasca-2015, yang akan mengerucut pada KTT September 2015, diharapkan bertepatan dengan presentasi versi final SDGs.

Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik

To Top