Nasional

10 Tahun Munir Dikenang, Qanun KKR Aceh Tidak Jelas

ACEHTERKINI.COM | Kontras Aceh dan sejumlah aktifis HAM di Australia mengenang 10 tahun pejuang HAM Indonesia Munir Said Thalib atau lebih dikenal dengan panggilan Munir. Pejuang HAM ini meninggal setelah terkonsumsi racun arsenic dalam penerbangan menuju Belanda tahun 2004.

Koordinator KontraS Aceh, Destika Gilang Lestari mengatakan sampai sekarang kasus kematian Munir masih meninggalkan cerita yang kita semua belum tahun kapan berakhirnya.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak serius menyelesaikan perkara yang menjadi sejarah kelam bangsa ini.

“Kami minta Joko Widodo dan Jusuf Kalla menyikapi secara professional kasus Munir hingga tuntas,” sebut Destika dalam siaran tertulis kepada acehterkini, Minggu (7/9/2014).

Kegiatan mengenang 10 tahun Munir juga digelar sejumlah aktifis HAM di Fed Square Melbourne, Australia. Kegiatan ini dihadiri oleh Peneliti HAM Human Rights Watch, Andreas Harsono bersama sejumlah wartawan dari Indonesia yang mendapat fellowship Asia Pasific Journalism Center (APJC).

Sebelumnya, dikutip dari BBC, (28/8/2014) Andreas Harsono mengatakan masalah HAM justru dinilai memburuk selama masa pemerintahan Presiden RI, SBY dan banyak janji HAM tidak terpenuhi.

“Ketika SBY mulai jadi presiden, dia kan berjanji menyelesaikan masalah-masalah HAM, hak asasi manusia. Yang terkenal kan janji dia soal Munir. Menyelesaikan masalah Munir itu kata dia, the test of our history, ujian kita oleh sejarah. Dia juga janji akan membereskan yang lain, ’65, orang hilang dan seterusnya. Ternyata itu semua tidak dia penuhi,” kata Andreas.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR)

KontraS Aceh juga menyayangkan belum terimplementasinya Qanun KKR Aceh yang sudah disahkan pada 27 Desember 2013 lalu oleh DPRA dan Pemerintah Aceh.

Gilang mengatakan Qanun tersebut menjadi tumpuan masyarakat korban konflik di Aceh untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.

“Hampir 1 tahun paska disahkannya Qanun KKR Aceh dan sampai saat ini Pemerintah Aceh belum menunjukan komitmen yang serius dalam menjalankannya,” kata Gilang.

Menurutnya Pemerintah Aceh beralasan bahwa Qanun tersebut tersendat oleh Pemerintahpusat, padahal seharusnya Pemerintah Aceh paham betul bahwa Aceh memiliki aturan khusus atau Lex Specialis.

“Ini menunjukkan Gubernur Aceh Zani Abdullah dan Muzakir Manaf telah gagal menjalankan pemerintahannya yang pro terhadap korban pelanggaran HAM, dan terus membiarkan para korban mencari keadilannya sendiri,” tutup Destika Gilang Lestari. [red]

To Top