Breaking News
Loading...
  • Terkini
  • Berita Dalam Kategori
Rabu, 01 April 2015
 Kejati Aceh Tetapkan Dua Tersangka Gedung Perkantoran

Kejati Aceh Tetapkan Dua Tersangka Gedung Perkantoran

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh, Tarmizi
ACEHTERKINI.COM | Kejaksaan Tinggi Aceh menetapkan dua tersangka korupsi pembangunan pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dengan kerugian negara mencapai Rp1,3 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Tarmizi di Banda Aceh, mengatakan, kedua tersangka, yakni berinisial N dan TIS, keduanya ditetapkan sebagai tersangka sejak 31 Maret 2015. “Tersangka N merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK. Sedangkan tersangka TIS merupakan Direktur Cabang PT HK Utama, kontraktor pelaksana proyek,” kata Tarmizi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh memaparkan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur meliputi pembangunan 12 gedung perkantoran di Idi, ibu kota Kabupaten Aceh Timur.

Pembangunan 12 gedung pemerintahan tersebut menelan biaya keseluruhan mencapai Rp38 miliar, dibangun tiga tahun anggaran, 2009, 2010, dan 2011. Dana pembangunan bersumber dari APBN yang dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupatan (APBK) Aceh Timur.

“Namun dalam pekerjaan akhir 12 gedung pemerintahaan tersebut, ditemukan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dengan dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp1,3 miliar,” ungkap Tarmizi, Selasa (31/3/2015).

Dugaan kerugiaan negara tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan kini, kejaksaan sudah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa secara detail kerugian negara yang ditimbulkan secara riil.


“Kami segera menuntaskan kasus korupsi ini dan melimpahkannya ke pengadilan. Selain kasus ini, kami juga menangani dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan tersangka mantan bupati berinisial AU,” kata Tarmizi. [ant]
Selengkapnya
Situs Islam Diblokir. MUI “Kecam” Pemerintahan Jokowi

Situs Islam Diblokir. MUI “Kecam” Pemerintahan Jokowi

Gambar Ilustrasi [Internet]
ACEHTERKINI.COM | Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi Sinansari Ecip mengatakan pemblokiran situs-situs islami oleh pemerintah dapat memicu ketakutan yang berlebihan terhadap Islam atau "islamophobia".

"Hal itu dapat kita pahami karena umat Islam sangat mengkhawatirkan akan munculnya kembali gerakan phobia pada Islam," kata Sinansari lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Menurut dia, pemblokiran situs-situs media Islam telah menimbulkan reaksi yang begitu masif dan serentak dari umat Islam.

Sinansari mengatakan pemblokiran situs-situs media Islam hendaknya dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan berbagai pihak seperti MUI, Kementerian Agama dan ormas-ormas Islam. Dengan begitu, keputusan pemblokirannya benar-benar kredibel, tidak mendatangkan kerugian bagi media yang bersangkutan dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Pemblokiran, kata dia, harus bertahap lewat pertimbangan yang cermat.

"Setelah ini, MUI masih akan terus melakukan pendalaman dan pengkajian kembali atas kasus pemblokiran situs-situs media Islam ini dengan mengundang pihak-pihak terkait, mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta para pengelola situs-situs media yang diblokir," katanya.

Sinansari menilai pemblokiran situs-situs media Islam harus tetap mengacu pada kebebasan berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah, katanya, harus berhati-hati dalam menyimpulkan dan menetapkan suatu keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. Terlebih yang terkait dengan situs-situs keagamaan karena menyangkut kepentingan umat beragama.

MUI ingin mengingatkan tugas pemerintah adalah memberikan bimbingan dan melakukan pembinaan terhadap situs-situs media massa yang mulai tumbuh dan berkembang di Tanah Air agar turut memberikan andil dalam pendidikan yang baik kepada masyarakat.

"Kami meminta pemerintah melakukan rehabilitasi terhadap nama baik situs-situs tersebut. Nama baik situs-situs media Islam tersebut telah ternodai karena terlanjur dikait-kaitkan dengan gerakan kekerasan, radikalisme dan terorisme," katanya. [ant]

Selengkapnya
Selasa, 31 Maret 2015
Rumah Sulaiman di Lamno Hangus Dilalap Api

Rumah Sulaiman di Lamno Hangus Dilalap Api

ACEHTERKINI.COM | Tiga unit rumah semi permanen milik Sulaiman, Sukandar dan Suhadi di Desa Keutapang daerah Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya terbakar. 

Musibah ini terjadi, Selasa (31/3/2015) sekitar pukul 21.30 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun harta benda dalam rumah Sulaiman tidak berhasil diselamatkan sampai api padam sekitar pukul 22.15 WIB. 

Ratusan warga berupaya ikut memadamkan api di kawasan padat penduduk tersebut. Api padam setelah satu unit mobil pemadam kebakaran tiba dilokasi. 

Kepala Desa Keutapang, Sulaiman mengatakan penyebab kebakaran mungkin karena arus pendek. “Sumber api dari ruang tamu bukan dari dapur,” kata Sulaiman. 

“satu rumah milik Sulaiman yang sehari-hari sebagai pedagang di Lamno hangus dilalap api, sedangkan rumah milik Suhadi dan Sukandar rusak parah terkena imbas,” ujarnya. 

Kini korban sudah diungsikan ke tempat saudaranya di Lamno. Barang yang selamat sudah dievakuasi oleh warga setempat. [Peedos]


Selengkapnya
 Kabinet Kerja Jokowi Harus Hati-Hati Blokir Situs Islam

Kabinet Kerja Jokowi Harus Hati-Hati Blokir Situs Islam

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya
ACEHTERKINI.COM | Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar tidak sembarangan dalam memblokir situs-situs yang ditengarai menyebarkan radikalisme. Menurutnya, Kemenkominfo harus hati-hati dan bisa membedakan antara situs dakwah dengan situs bernuansa radikal yang berupaya menyebarkan pengaruh Negara Islam Irak Suriah (ISIS).

Tantowi menyatakan, jangan sampai kesan yang muncul justru pemerintah tegas terhadap situs-situs Islam penyebar dakwah, namun di sisi lain situs porno justru masih dibiarkan. Karenanya, pemerintah harus berhati-hati dalam memutuskan situs yang memang harus diblokir karena dianggap menyebarkan paham radikalisme.

"Langkah pemerintah memblokir itu patut kita dukung tapi harus didasari sikap kehati-hatian. Karena memblokir situs Islam yang diduga mengandung radikalisme itu berbeda jauh tantangannya berbeda jauh dengan situs-situs porno," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya di gedung DPR Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Menurutnya, cukup mudah untuk menggolongkan sebuah situs bermuatan porno. Sedangkan untuk situs yang dianggap menyebarkan paham radikal, katanya, harus benar-benar ditelisik terlebih dulu.

“Selaku anggota DPR yang membidangi kominfo, saya mendukung upaya itu (pemblokiran situs radikal, red). Tapi pemerintah harus ekstra hati-hati. Pemerintah harus benar-benar melakukan studi yang sangat matang, pendalaman, terhadap situs-situs tersebut. Jika tidak, ini akan menimbulkan gejolak baru," jelasnya.

Politikus Golkar itu menambahkan, dengan memblokir tanpa didukung bukti kuat, maka pemerintah bisa dituduh memberangus kebebasan berekspresi dan hak rakyat untuk mengakses informasi. Karena itu, Tantowi berharap pemerintah tidak terjebak dan masuk perangkap dunia barat yang selama ini takut dengan Islam.

"Jadi kalau sampai basisnya (dasar pemblokiran) adalah Islam, maka kita sudah masuk perangkap negara-negara tersebut. Jadi kita sudah mengamini teori mereka bahwa terorisme itu adalah Islam. Kita harus tantang teori itu, bahwa Islam itu bukanlah terorisme. Islam itu justru adalah agama rahmatan lil'alamin," pungkasnya.


[jpnn]
Selengkapnya
Pembangunan Desa dan Pertanian Masih Prioritas Aceh Besar

Pembangunan Desa dan Pertanian Masih Prioritas Aceh Besar

Musrenbang RKPD Tahun 2015 Kabupaten Aceh Besar, 31 Maret 2015. [Foto. Humas]
ACEHTERKINI.COM | Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah SSos yang diwakili Sekdakab Aceh Besar Drs H Jailani Ahmad MM membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016 di Gedung DPRK Aceh Besar, Selasa (31/3/2015). 

Dalam kesempatan itu, Sekda Aceh Besar, Jailani Ahmad memaparkan kegiatan prioritas yang telah berhasil dengan baik memasuki tahun ketiga masa pemerintahan Bupati Aceh Besar, Mukhlis Basyah dan Syamsulrizal.

Berbagai program daerah telah dicetuskan dan dilaksanakan secara baik, seperti Program Beut Al-Quran Ba’da Magrib (BABM). Program lain yang juga strategis adalah dengan ditetapkannya sekolah unggul mulai tingkat SD, SMP, dan SMA. 

“Kita telah menetapkan 23 SD Unggul di 23 kecamatan, 6 SMP unggul dan 3 SMA Unggul, serta SMA Unggul Ali Hasjmy di Kecamatan Indrapuri,” tuturnya.
            
Penetapan sekolah unggul tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang sekolah. Ke depan, pihaknya tetap berharap agar anak-anak Aceh Besar lulusan SMA juga mampu terus bersaing dengan siswa-siswa daerah lain dalam  meraih peluang melanjutkan pendidikan dan kesempatan berusaha.

Di sektor pertanian, Pemkab Aceh Besar juga bertekad untuk mandiri pangan pada tahun 2017. Program itu sejalan dengan misi Pemkab Aceh Besar dalam membangun sektor pertanian. 

“program pembangunan gampong melalui alokasi dana gampong yang semakin besar, perlu disinergikan dari berbagai sektor, sehingga pembangunan masyarakat dari pinggiran dapat cepat terwujud dan menekan angka kemiskinan,” ujar Sekda Aceh Besar, Jailani Ahmad.

“Alhamdulillah, meskipun masih dalam porsi yang kecil, sudah dua tahun kita menerapkan Pola Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) yang pro rakyat dan sangat bermanfaat serta tepat sasaran dalam pelaksanaannya,” kata Sekda. 

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Besar, Sulaiman SE mengatakan melalui kegiatan Musrenbang ini hendaknya semua pihak dapat  memberikan kontribusi untuk memberikan ide-ide konstruktif dengan berdiskusi bersama, sehingga menghasilkan suatu konsep atau gagasan yang berkualitas dalam pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan. 

“Musrenbang dapat dimanfaatkan untuk berdiskusi dan berpikir secara cermat dan bijak agar bisa menghasilkan gagasan dan konsep yang berkualitas demi membangun Aceh Besar dan masyarakat Aceh Besar menuju masyarakat yang mandiri,” kata Sulaiman.


Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Kabid Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Aceh Ir Alamsyah, pimpinan dan anggota DPRK, anggota DPRA Dapil I, Darwati A Gani, para staf Ahli Bupati dan para Asisten Setdakab, Kepala SKPD, camat, dan tokoh-tokoh masyarakat. [red]
Selengkapnya
Enam Warga Aceh Kabur Dari Rutan BNN

Enam Warga Aceh Kabur Dari Rutan BNN

10 Orang Tahanan BNN Ditetapkan Sebagai DPO setelah kabur dari tahanan Rutan BNN, 31 Maret 2015 [BNN]
ACEHTERKINI.COM | Badan Narkotika Nasional (BNN) mengumumkan nama-nama 10 orang tahanan rutan BNN yang melarikan diri pada Selasa (31/3/2015) sekitar pukul 03.00 WIB. 

Keterangan tertulis dari BNN menyebutkan ada 10 orang tahanan kasus narkotika tersebut melarikan diri dengan cara menjebol tembok penjara BNN bagian belakang.

Dari 10 orang yang kabur itu, enam diantaranya adalah warga Aceh Timur, yaitu Abdullah alias Dulah (35) warga Langsa Baro, Aceh Timur, Samsul Bahri alias Kombet (42) warga Julok, Aceh Timur, Hamdani Razali (36) warga Darul Aman, Aceh Timur, Hasan Basri (35) warga Idi, Aceh Timur dan Usman alias Raoh (42) warga Peureulak, Aceh Timur.

Kelima warga Aceh ini terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 77,3 kilogram. Kelimanya ditangkap pada 15 Februari 2015.

Kemudian M. Husein (42) warga Punti Matangkuli, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara juga kabur dari tahanan BNN. M. Husein ditangkap sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu seberat 25,2 kilogram pada 19 Maret 2015 di Karawang. 

Keenam warga Aceh ini sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). [red]


Selengkapnya
Waspadai Pungli Honorer K-2 Catut Nama Ombudsman

Waspadai Pungli Honorer K-2 Catut Nama Ombudsman

Foto Ilustrasi [Internet]
ACEHTERKINI.COM | Penipuan dengan mencatut nama pejabat dan lembaga Negara kembali terjadi. Akhir-akhir ini, di beberapa Kabupaten Kota di Aceh, para honorer K-2 yang lulus ujian dan sedang dalam proses menunggu turunnya NIP (Nomor Induk Pegawai) sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) mulai resah dengan modus penipuan berupa permintaan uang yang mencatut nama Ombudsman RI.

Melalui siaran tertulis yang diterima acehterkini, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin meminta kepada para guru honorer K-2 maupun para CPNS yang lulus test seleksi tahun 2014 untuk tidak percaya sama sekali dengan permintaan uang oleh Ombudsman RI untuk kelancaran urusan pemberkasan CPNS. 

“Seluruh urusan di Ombudsman RI adalah gratis, tidak dipungut biaya dan tidak ada pungutan apa-apa,” ungkap Taqwaddin.

Disinyalir modus permintaan uang (pungli) dengan mengatasnamakan Ombudsman tersebut dilakukan oleh oknum  PNS di jajaran pemerintah kabupaten kota. 

“Tidak benar Ombudsman minta uang! Kalo ada yang bawa-bawa nama ombudsman, silahkan crosscheck ke kami atau lapor Polisi. Kalo terbukti, kita siap pidanakan,” tegas Taqwaddin menanggapi issue tersebut tanpa menyebutkan nama instansi maupun kabupaten terduga.

Taqwaddin juga mengharapkan kepada para bupati dan walikota untuk mengawasi dan memastikan proses pemberkasan CPNS berlangsung sesuai prosedur dan tidak ada pungli. 

“Kita minta Bupati/Walikota untuk mewanti-wanti jajarannya serta mendukung  zero pungli dalam pelayanan masyarakat, khususnya proses CPNS ini,” tambahnya.


“Ada oknum PNS minta Rp 3,5 juta untuk urus NIP. Katanya, Ombudsman yang minta,” lapor honorer tersebut kepada Rudi Ismawan, Asisten Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Aceh. [red]
Selengkapnya
Warning! LSM Jangan Main-Main Dengan Dana Desa

Warning! LSM Jangan Main-Main Dengan Dana Desa

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar
ACEHTERKINI.COM | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar bakal bertindak tegas untuk meminimalisir penyelewengan penggunaan dana desa. Menurut rencana, dana itu akan dikucurkan pada April nanti.

"Kami akan keras beri punishment (sanksi). Kalau temukan penyewengan, kami minta masyarakat melaporkan ke kepolisian. LSM tak boleh ikut 'bermain'. Saya minta aparat  benar-benar mengawasi. Saya juga sudah ngomong pada KPK juga ikut memantau," terang Marwan, Selasa (31/3/2015).

Selain meminta keterlibatan langsung masyarakat, Marwan juga berharap media massa ikut memantau penggunaan dana desa. Tenaga pendamping yang direkrut juga harus bisa mengarahkan desa benar-benar memanfaatkan dana untuk pembangunan berkelanjutan.

"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga akan mengaudit. Karena kepala desa kini menjadi kuasa pengguna anggaran dari dana desa," tambah Marwan.

Marwan mengungkapkan, mayoritas desa telah memenuhi persyaratan untuk menerima kucuran anggaran. Desa-desa itu sudah memiliki rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). 

[jpnn]


Selengkapnya
KPH Aceh Tamiang Minta Pemerintah Berlakukan Moratorium Izin

KPH Aceh Tamiang Minta Pemerintah Berlakukan Moratorium Izin

Pembukaan Lahan [Internet]
ACEHTERKINI.COM | Koalisi Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Aceh Tamiang mendesak Pemerintah memberlakukan moratorium izin pertambangan, perkebunan dan kehutanan.

Rudi Putra dari Forum Konservasi Leuser (FKL) mengatakan kondisi lingkungan di Aceh Tamiang sangat rentan terhadap bencana alam. “Tingkat deforestasi juga sangat tinggi,” kata Rudi kepada wartawan di Tree Café, Aceh Tamiang. 

Menurutnya hampir setengah hutan yang ada di Aceh Tamiang berubah fungsi. “bukan saja memberikan dampak terhadap ekologi tapi juga sangat berdampak pada ekonomi masyarakat,” kata Rudi Putra.

Hutan yang sangat baik di Aceh Tamiang menjadi terancam akibat di konversi menjadi kelapa sawit  dan karet serta pertambangan timah hitam dan dolomit secara illegal. “Kami mendesak agar Pemerintah Aceh Tamiang memberkukan moratorium terhadap semua izin-izin perkebunan, pertambangan dan kehutanan,” ujar Rudi didampingi teman-teman dari KPH Aceh Tamiang. 

Sementara itu Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Hutan Lestari, Sayed Zainal juga mendesak agar pemerintah memberlakukan moratorium izin. “penyumbang terbesar terjadinya kerusakan itu akibat pembukaan lahan secara legal dan illegal untuk perkebunan terus meningkat,” katanya.

Kawasan hutan di Aceh Tamiang tersisa hanya 82.178 hektar dari 221.531 hektar luas Kabupaten Aceh Tamiang atau setara dengan 37,05 persen. 

Usulan moratorium izin ini ditanggapi oleh Sekda Aceh Tamiang, Razuardi. Dikatakannya Pemerintah Aceh Tamiang akan membentuk tim evaluasi terpadu yang akan melibatkan Koalisi Penyelamatan Hutan (KPH) Aceh Tamiang untuk menginventarisir setiap permasalahan terhadap kondisi hutan dan lingkungan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. 


Koalisi Penyelamatan Hutan dan Lingkungan di Aceh Tamiang ini terdiri dari Lembaga Advokasi Hutan Lestari, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, Yayasan Sheep Indonesia, Forum Konservasi Leuser, Kontak Tani dan Nelayan Andalan, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat, LSM Kawasan Ekosistem Manggrove Pesisir Sumatera, Dewan Koperasi Indonesia Daerah dan Pemuda Tamiang Hulu. [FH]
Selengkapnya

Fokus

Politik

Hukum

Beranda Disclaimer Kode Etik Terms Tim Redaksi Karir Alamat Kami
© 2015 acehterkini.com - Membangun Inspirasi ACMN name, logo and all associated elements (R) and © 2015 Aceh Cyber Media Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. ACMN and the ACMN logo are registered marks of Aceh Cyber Media Network, Inc., displayed with permission